Minggu, 19 November 2017 19:15 WIB Jl.Kampung Kalawi RT2 RW5 Telp.(0751)-812860

Manuver Penghapusan Pasal Penodaan Agama Mulai Bergulir

Erisman Posmetroglobal.co.id - 14 Mei 2017 19:04:05 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dengan tegas menolak penghapusan pasal penodaan agama

POSMETROGLOBALCO.ID--Divonisnya Ahok oleh pengadilan negeri dalam kasus menistakan agama, kini berbagai pihak yang kontra dengan putusan itu berupaya mencari berbagai celah untuk mementahkan persoalan ini di masa mendatang. Sebab, kasus yang sama bukan tidak mungkin akan terulang lagi dimasa mendatang. Salah satu celah yang diungkit-ungkit adalah meminta MPR untuk menghilangkan pasal menistakan agama itu.
Namun, Wakil Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid denganj tegas menolak wacana penghapusan pasal KUHP tentang penistaan agama. Seperti dilansir republika.co.id , Hidayat Nur Wahid menilai wacana penghapusan pasal ini terbilang telat karena sebelum-sebelumnya pernah terjadi.
Politisi asal PKS ini menilai, Indonesia tetap perlu aturan tentang penistaan agama. Pasalnya, sila pertama bangsa Indonesia merepresentasikan ketuhanan. Sehingga tentu, dibutuhkan aturan supaya kehidupan berketuhanan tetap memenuhi azas saling menghormati.
"Prinsip tolak, karena di Indonesia negara NKRI kalau merujuk ke situ jelas negara dasar NKRI berarti ada hubungan dengan agama, hormati agama dan tidak nistakan agama," katanya pada wartawan dalam kunjungannya ke Kabupaten Ciamis, Sabtu (13/5).
Ia juga khawatir apabila pasal penistaan agama dihilangkan, maka akan berpeluang memunculkan para penista agama. Ia mengingatkan bahwa pemberlakuan pasal ini juga berlaku untuk non-Muslim. Sehingga bagi kelompok non-Muslim yang merasa dinistakan oleh pihak tertentu dipersilahkan menuntut dengan ayat ini.
"(pasal) Penista agama kalau dihilangkan bahaya bagi Pancasila karena masih ada pasal saja ada yang nistakan, bagaimana kalau pasal tidak ada? tentu membuka ruang pelanggaran agama apapun, tidak hanya Muslim tapi non-Muslim juga," ujarnya.
Selain itu, ia merasa sudah tak lagi relevan untuk mewacanakan penghapusan atas pasal tersebut. Sebab, dalam pembahasannya di komisi III DPR pun tak menemui masalah. "Kami tolak inisiasi (penghapusan pasal penistaan agama), kalau akan lewat jalur revisi KUHP sudah telat, karena ketika di komisi II tidak ada permasalahan, ini belakangan saja munculnya," ujarnya.
Diketahui, aturan penistaan agama terdapat dalam KUHP pasal 156 a. Dalam hal ini, yang pernah tersandung dalam kasus agama bukan hanya Ahok, akan tetapi beberapa tokoh, termasuk Arswendo Atmowiloto, dan bahkan HB Yasin juga sempat meramaikan kasus tersandung soal agama ini. (man)

TAG :

Komentar FB