Minggu, 19 November 2017 19:10 WIB Jl.Kampung Kalawi RT2 RW5 Telp.(0751)-812860

Indonesia “Sembuh” dari IMF, Malaysia “Rawat Jalan”

Posmetroglobal.co.id - 13 Oktober 2014 12:38:46 WIB

POSMETROGLOBAL.CO.ID, JAKARTA—Jika Indonesia, dibawah kepemimpinan SBY selama 10 tahun belakangan berhasil menekan dan bahkan melunasi hutang negara ke IMF (Internasional Moneter Fun), namun Malaysia justru berkutat dengan semakin besarnya hutang luar negerinya. Walau begitu, seperti dilansir AFP Senin (13/10/2014), Pemerintah Malaysia ingin terus melanjutkan kebijakan tak populernya, yaitu memangkas subsidi-subsidi. Tujuannya untuk menekan utang di negara tersebut.

Sedangkan di Indonesia, sejak 10 tahun masa pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan telah banyak meraih pencapaian di bidang ekonomi. Salah satunya adalah keberhasilan melunasi utang dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada krisis ekonomi 1997-1998, Indonesia menjadi pasien dari IMF. Seluruh kebijakan ekonomi pemerintah harus dengan persetujuan IMF, sebagai syarat pemberian pinjaman. Namun pada 2006, Indonesia telah melunasi seluruh utang-utangnya ke IMF.

"Kita melunasi utang ke IMF, dan melunasinya 4 tahun lebih awal. Momen yang selalu saya ingat sepanjang karir saya adalah saat menerima Managing Director IMF (Christine Lagarde pada 2012) di kantor saya. Saat itu Indonesia memberi masukan bagaimana mereformasi IMF. Indonesia tidak lagi jadi pasien IMF, yang perencanaan ekonominya harus disetujui IMF," tutur SBY dalam Pidato Kenegaraan 2014 beberapa waktu lalu. Detik. Com memberitakan, Indonesia memang lebih cepat melunasi utang-utangnya ke IMF, yang harusnya jatuh tempo pada 2010. Sisa pinjaman yang dibayar Indonesia ke IMF saat itu adalah US$ 3,181 miliar.

Lanjutkan Kebijakan tak Populis

Sementara dari Malaysia diperoleh informasi, rencana pemerintah melanjutkan pemangkasan subsidi menurut Perdana Menteri Najib Razak, pemerintah Malaysia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5-6%, pada tahun ini dan tahun depan.

Setelah bertahun-tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk program-program populis, karena adanya pemilu tahun lalu, jumlah utang terus meningkat dan harus ditahan.

Telah banyak subsidi yang telah dikurangi oleh pemerintah Malaysia, termasuk subsidi BBM dan gula. Mulai April tahun depan, pemerintah Malaysia juga akan menerapkan pajak barang dan jasa untuk meningkatkan penerimaan negara.

Kementerian Keuangan Malaysia mengatakan, tahun depan subsidi yang aan dikurangi mencapai 37,7 miliar (US$ 11,6 miliar) atau sekitar Rp 139 triliun, turun 7,1% dari tahun ini.

"Mengurangi defisit fiskal adalah tanggung jawab moral dari generasi kami," ujar Najib yang juga menjabat Menteri Keuangan kepada parlemen Malaysia.

AFP, Senin (13/10/2014) mengutip Kementerian Keuangan Malaysia seperti dilansir detik.com menyebutkan, “Kami tidak mau di masa depan rakyat Malaysia terjebak dalam lilitan utang pemerintah," kata Najib.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki rasio utang terhadap PDB terbesar, yakni 52,8% di Juni 2014. Sementara Indonesia, rasionya masih sekitar 24%.

Tahun lalu, lembaga pemeringkat internasional, Fitch, mengingatkan Malaysia untuk menekan jumlah utangnya. Pengurangan subsidi ini tampaknya bakal membuat masyarakat kesal. Belum lagi ada pajak baru yang dikenakan, ini menambah tingginya biaya hidup.

Najib mengatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Kemudian pajak barang dan jasa tidak akan dikenakan untuk barang-barang pokok seperti bensin.

Malaysia memprediksi defisit anggaran tahun depan adalah 3%, turun dari tahun ini 3,5%, dan tahun lalu 3,9%.

Rencana Najib ini akan mendapat perlawanan dari partai oposisi, yang menganggap informasi anggaran dari pemerintah tidak detil dan ada yang disembunyikan. (man)

TAG :

ekonomi
Komentar FB